Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Tersirat di balik ini, kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Dari sisi praktik, idealnya kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, program yang diproyeksikan, berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals, values, and practices). Unsur pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), dan kehendak (purpose).
Setiap orang boleh berkeinginan apa saja. Tetapi dalam kehidupan bernegara, keinginan individu tidak perlu diperhitungkan, kecuali bila ada usaha untuk mencapainya, dan ada “faktor pendukung” yang diperlukan. Tujuan, rencana, program, keputusan, dampak, evaluasi merupakan isi dari kebijakan. Kebijakan pada dasarnya lebih dapat digolongkan sebagai sebuah alat analisis daripada sebagai rumusan kata-kata. Buku ini menghapus konsep kebijakan secara lengkap mulai dari teori sampai dengan tuntunan bagi praktisi, terutama bagi mereka yang berkecimpung dan bekerja dalam bidang pemerintahan.
