Perubahan yang cukup mendasar dialami oleh perpajakan di Indonesia, di mana dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya domain pemerintah pusat, mulai tahun 2010 akan diserahkan kewenangan pemungutannya ke pemerintah daerah. Sehingga pada edisi ini, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga kami masukkan untuk membantu pembaca dalam memahami undang-undang tersebut.
