Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat tahun buku 2009 untuk pertama kali memperoleh opini pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, merupakan langkah besar kemajuan menerapkan akuntansi pemerintahan. Sementara itu, dari 503 laporan keuangan (LK) pemerintah daerah, hanya sebanyak 13 pemda yang berhasil memperoleh opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, Indonesia praktis masih dalam posisi blind spot. Para pelaku akuntansi pemerintahan pada umumnya menemukan masalah praktik akuntansi pada investasi, dividen, aset tetap berwujud dan tidak berwujud, anggaran, piutan, sudsidi, bantuan sosial, dan masalah koreksi kesalahan akuntansi.
Maaf, sementara tidak ada ulasan untuk produk ini.
Dapatkan penawaran terbaik jika anda berlangganan newsletter kami